Home Berita RAPAT KOORDINASI TEKNIS PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

6270
0
SHARE

BAB I. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termaktub dalam pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

Oleh karenanya Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan diarahkan pada kesiapan konsep, kelembagaan dan dukungan terhadap penerapan jaminan kesehatan sosial menuju Universal Health Coverage (UHC).

Sehingga kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sekarang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun Kartu Indonesia Sehatt (KIS) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Resolusi WHO ke-58 tahun 2005 di Jenewa menginginkan setiap negara mengembangan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka untuk itu pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun Kartu Indonesia Sehatt (KIS). Usaha ke arah itu telah dirintis sejak lama oleh pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya Kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan suatu badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk mendukung terlaksananya program ini maka diperlukan suatu kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pusat dengan Daerah dalam Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang bertujuan agar tersinkronisasinya kebijakan yang ada di Pusat sehingga dapat diketahui oleh Daerah serta diharapkan kebijakan yang ada di Pusat dan Daerah menjadi sinergi dan satu persepsi dalam menjalankan suatu kebijakan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here