Home Berita Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu

Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu

93
0

Dalam rangka mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC), Pemerintah Indonesia telah menyelanggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan sejak 1 Januari 2014 oleh suatu badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuan diselenggarakannya Program JKN adalah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial. Salah satu peran besar Pemerintah dalam program ini adalah menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pelaksanaan program JKN merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dengan indikator adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Target peserta PBI yang dibiayai melalui APBN di tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan.  Pada awal pelaksanaan JKN, jumlah PBI yang ditetapkan sebesar 86.4 juta jiwa dengan anggaran 19,93 trilyun dan meningkat menjadi 96,8 Juta jiwa atau sebesar Rp 26,71 trilyun di tahun 2019. Sampai dengan bulan Mei 2019, jumlah peserta PBI yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sebesar 96,6 juta jiwa atau 99,79 % dari total target yang ditetapkan.

Untuk memenuhi kuota PBI setiap tahunnya, Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Sesuai dengan regulasi, proses pembiayaan iuran peserta PBI JKN melalui APBN dimulai dengan penetapan kriteria peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial. Setelah itu, dilakukan Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Sejak pertengahan tahun 2017, verifikasi dan validasi perubahan data PBI telah dilakukan setiap bulannya sehingga data yang terdaftar di PBI selalu mutakhir.

Dengan adanya Program JKN, diharapkan seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tidak hanya cukup dari sisi pembayaran iuran yang dibayarkan Pemerintah saja. Akan tetapi, perlu dilihat lebih jauh bagaimana ketersediaan infrastruktur dan sumber daya kesehatan, akses menuju tempat pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Untuk menjawab semua kebutuhan tersebut, maka diperlukan sinergitas yang baik dari semua pihak, baik pusat maupun daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here