Tiga segitiga peraturan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan SPM yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) , Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018 dan Peraturan teknis SPM Bidang Kesehatan yaitu Permenkes 4 Tahun 2019, peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan dalam mengimplementasikan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan. Salah satu amanat dari Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan drg Oscar Primadi MPH, pada saat pembukaan mengajak segenap stake holder kesehatan untuk bersama-sama menguatkan SPM ini betul-betul dan kepada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk terus mendampingi daerah dalam pengimplementasian SPM Kesehatan yaitu pada perhitungan pembiayaan yang dibutuhkan daerah dalam pemenuhan SPM Kesehatan melalui aplikasi tools Siscobikes ini, serta bagaimana perhitungan tersebut masuk pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada dinas kesehatan agar tahun depan dapat terimplementasikan.

Pertemuan diselenggarakan di Hotel Harris, Bekasi, pada tanggal 21-23 April 2019. Peserta pertemuan terdiri dari ini diikuti oleh para Sekretaris Dinas Kesehatan serta Bagian Program dan Anggaran seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Bagian Program dan Anggaran enam puluh sembilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa Tujuan dari pertemuan ini adalah memberikan pemahaman tentang SPM yang baru ini dalam penguatan anggaran untuk SPM. Sehinggga tools ini mampu membantu dalam proses penganggaran program SPM ini. Dengan adanya tools costing ini diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menghitung kebutuhan anggaran penerpan SPM. Pola perhitungan pembiayaan SPM diharapkan tidak double counting. Yang telah dialokasikan dalam JKN tidak perlu dimasukkan dalam penghitungan ini.
Lebih lanjut Drs. Eduard Sigalingging, MSi – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah daerah III – Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyatakan Tahun 2019 merupakan tahun persiapan dari implementasi SPM yaitu aktifitas Pengumpulan data ; Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar serta Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini termaktub dalam Permendagri 100 Tahun 2018.

Sedangkan pada tahun 2020 adalah tahap implementasi dan pada tahun 2021 merupakan tahun penilaian melalui monitoring dan evaluasi.

Pada sesi diskusi yang berkembang banyak masukan dan pertanyaan yang menarik dalam implementasi SPM Kesehatan ini diantaranya, Farsal Dinas Kesehatan Kota Palembang “Memiliki penduduk 1,7 Juta, apabila dlihat dari aplikasi maka kebutuhan biaya akan tinggi. Apalagi untuk dinas kesehatan dalam pencapain UHC, sulit untuk kegiatan SPM. Tekait pencapain itu berdasarkan pada keputusan kepala daerah, target kita tidak tetap. Setelah di masukkan ke KEMENDAGRI, ternyata di akhir tahun tidak terpenuhi. Takutnya ketika nanti dievaluasi oleh Kemendagri belum tentu targetnya sesuai dengan sasaran sehingga capaiannya tidak 100%”. Menjawab hal tersebut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyatakan “Anggaran kesehatan itu tersedot untuk membayar premi yang diarahkan untuk UHC. Hal ini berbeda, karena JKN lebh bersifat kuratif. Bagaimana pembiayaan ini hanya. Akan tetapi untuk SPM juga wajib di anggarkan. Hal yan harus diperhatikan adalah ada penduduk mampu, kalau memamg pemda akan menjadi tanggung jawab untuk SPM, maka Pemerintah Daerah harus memiliki prioritas. Karena hal ini memiliki konseskuensi untuk penialaian daerah”.

Tindak lanjut dari pertemuan ini.diharapkan daerah terutama provinsi membuat sosialisasi dan advokasi pada Dinas Kesehatan Kab/Kota serta Stake holder terkait, Perlu pendampingan lebih lanjut dari pusat ke daerah terkait penguatan SPM. Dan masukan untuk aplikasi Siscobikes SPM Kesehatan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here