Pentingnya Peningkatan Kompetensi Tim Pelaksana Penilaian Teknologi Kesehatan

0
405

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dibutuhkan pelatihan/peningkatan kompetensi. Sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan program JKN, Menteri menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK). Pelaksanaan PTK membutuhkan berbagai keahlian dan keterampilan dalam berbagai aspek untuk memastikan hasil PTK merupakan hasil yang akurat dan dapat merefleksikan bukti penelitian terbaik mengenai suatu teknologi kesehatan.

Peningkatan kapasitas pelaksana PTK dilakukan untuk mempersiapkan sejumlah tenaga ilmiah yang bertugas melakukan asessment penilaian teknologi kesehatan untuk mendapatkan bukti ilmiah yang baik untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tenaga ilmiah yang dimaksud terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti  tenaga medis, farmasi, statistik, ekonomi kesehatan, klinisi, dan epidemiologi kesehatan.

Untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PTK, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Hotel 101 Yogyakarta.  Acara dibuka oleh Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, Prof. dr, Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A(K). Hadir pada kegiatan ini Komite PTK,  agen PTK dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas Muh. Purwokerto, tenaga teknis Kemenkes, BPJS Kesehatan dan lintas program terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pertemuan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan agenda kegiatan sebagai berikut : Kebijakan HTA dalam JKN; Overview PTK di Indonesia; Konsep Efficacy dan Effectiveness dalam HTA; Pedoman PTK di Indonesia; Evaluasi Ekonomi PTK dalam JKN; Data Sekunder; Penyusunan Sistematic Review; Data Primer; Utilisasi dalam evaluasi ekonomi; Analisis biaya; Analisis sensitifitas; dan Budget Impact Analysis (BIA).

Peserta pertemuan sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dari keaktifan peserta selama pertemuan dalam diskusi tanya jawab. Dengan pelatihan ini, diharapkan ada keseragaman dalam melaksanakan PTK sesuai dengan panduan dalam Permenkes nomor 51 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan dalam program JKN. Diakhir pertemuan, peserta berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun dan mengundang lebih banyak lagi calon agen PTK, sehingga lebih banyak lagi agen yang bisa melaksanakan PTK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here