Seberapa Besar Dampak DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas?

0
864
PPJK

Upaya meningkatkan kualitas belanja publik menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia, termasuk di sektor kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI. Sesuai dengan amanat undang-undang alokasi anggaran kesehatan meningkat menjadi 5% sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Sumber pendanaan daerah yang bersumber APBN terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan nonfisik.

Dalam rangka pemerataan akses ke pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan tertinggal, pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan untuk pertama kalinya dengan anggaran sebesar Rp3.479.199.000.000,-. Dengan diluncurkannya DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan diharapkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan tertinggal mengalami perbaikan.

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa masih belum terjadi pemerataan akses ke pelayanan kesehatan di Indonesia. WHO juga melaporkan bahwa daerah perkotaan memiliki kemudahan akses ke fasilitas kesehatan, tetapi hal sebaliknya terjadi pada daerah dengan lokasi geografis yang sulit dijangkau dan sistem komunikasi yang kurang berkembang. Oleh karena itu, peran Pemerintah diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Pada tahun 2019, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) melakukan analisis DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan yang bertujuan menilai dampak alokasi anggaran DAK ini terhadap akses pelayanan kesehatan di Puskesmas di daerah perbatasan dan tertinggal.  Akses dilihat dari kunjungan rawat jalan, rawat inap, dan persalinan di Puskesmas.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengolah data sekunder yang berasal dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.   Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait perencanaan dan penganggaran, implementasi/pemanfaatan, serta monitoring evaluasi dan pelaporan di enam kabupaten/kota, yaitu kab. Lampung Barat, kab. Lombok Timur, kab. Kupang, kota Sabang, kab. Serdang Bedagai, dan kota Dumai.

Dengan telah selesainya analisis, PPJK melakukan diseminasi dengan mengundang lintas sektor dan lintas program pada tanggal 12 Desember 2019.  Dari hasil analisis diketahui bahwa DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan meningkatkan kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebesar 3,1%. Selain itu, masyarakat yang tergolong miskin lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Kabupaten/kota yang menerima DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan sangat merasakan manfaat dari dana ini. Perbaikan dari segi fisik bangunan dan pemenuhan prasarana Puskesmas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas dan rasa percaya diri dari petugas Puskesmas.

Dengan terbuktinya peningkatan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas (kunjungan rawat jalan), DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan diharapkan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dan tertinggal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here