Kontribusi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pembayaran Iuran JKN

0
53

Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui keikutsertaan masyarakat dalam program JKN, Pemerintah Pusat dan daerah memberikan tambahan kontribusi pembayaran iuran khususnya bagi masyarakat kelompok ekonomi menengah kebawah. Ketentuan ini telah diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan merupakan bentuk pengamalan azas gotong royong dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Sebagai tindaklanjut dari Perpres tersebut, pada tanggal 30 Juni 2020, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.02/2020. Permenkeu ini merupakan peraturan turunan dari Perpres 64 Tahun 2020 dan mengatur mekanisme kontribusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembayaran iuran.

Pengaturan dalam Permenkeu tersebut meliputi teknis kontribusi pemerintah pusat dan daerah dalam pembayaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebagai gambaran, pada tahun 2020, Pemerintah Pusat membayar seluruh iuran peserta PBI sedangkan pada tahun 2021, selain Pemerintah Pusat, pemerintah propinsi turut berkontribusi pada pembayaran iuran PBI yang besarannya berkisar Rp. 2000- Rp.2.200 per orang per bulan tergantung pada kapasitas fiskal daerah.

Disamping itu juga diatur kontribusi Pemerintah Pusat untuk peserta Peserta pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Sejak 30 April 2020 Pemerintah Pusat telah memberikan kontribusi iuran sebesar Rp. 16.500 per orang per bulan, sehingga peserta cukup membayar sebesar Rp. 25.500 per orang per bulan. Untuk tahun 2021, peserta PBPU dan BP kelas 3 membayar sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan, sisanya sebesar Rp. 7000 dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara teknis Permenkeu menjabarkan aturan dalam penyediaan, pencairan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan dana kontribusi iuran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Link Download Permenkeu No. 78/PMK.02/2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here