Peninjauan Manfaat Pelayanan Kesehatan Dalam Menjaga Kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional

0
244

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan dilaksanakan dengan tujuan seluruh masyarakat Indonesia tidak mengalami hambatan finansial dalam mengakses pelayanan Kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan SJSN Kesehatan dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan menerapkan sistem asuransi sosial. Berbeda dengan asuransi swasta/ komersial yang hanya menjamin biaya pelayanan sesuai besaran iuran yang dibayarkan dan sebatas biaya maksimal tertentu, JKN memberikan manfaat jaminan biaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sesuai dengan indikasi medis yang dialami oleh peserta.

Namun demikian dalam dinamika pelaksanaan program JKN, ditemukan terdapat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan konsep manfaat kebutuhan dasar kesehatan dalam skema asuransi kesehatan sosial, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi duplikasi pembiayaan jika dijamin oleh program JKN. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya kesehatan masyarakat, yang mana sebagian komponennya dibiayai sumber pembiayaan lainnya seperti anggaran Pemerintah/ Pemerintah Daerah melalui program kesehatan masyarakat.

Perbedaan sumber pembiayaan dalam suatu pelayanan kesehatan dinilai berpotensi menghambat proses pemberian pelayanan kesehatan yang kemudian berdampak kepada peningkatan status kesehatan masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan sumber pembiayaan dalam suatu pelayanan kesehatan dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan pembiayaan ganda dan inefisiensi proses administrasi yang mengarah pada masalah defisit pembiayaan program.

Untuk itu, Perpres No. 64 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres no. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengamanatkan Kementerian Kesehatan bersama pemangku kepentingan terkait melakukan peninjauan ulang manfaat program JKN yang didasarkan pada kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

Peninjauan ulang paket manfaat program JKN dilakukan dengan memastikan manfaat program JKN mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat perorangan dan tidak dijamin oleh sumber pembiayaan lain, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketersediaan dan kesiapan mekanisme sumber pembiayaan lain diluar program JKN untuk menghindari tidak terbiayainya pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta.

Proses peninjauan paket manfaat program JKN ditargetkan akan selesai pada 2020 dan secara bertahap diimplementasikan pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pelaksanaan jaminan kesehatan serta dapat menjaga kesinambungan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here