Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

0
688
Peraturan Presiden No.75 Tahun 2018

Pada akhir 2019, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres ini mengatur penyesuian iuran untuk semua segmen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyesuian iuran dilaksanakan sebagai upaya dalam menjaga keberlangsungan program JKN.

Sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 2014 Dana Jaminan Sosial Kesehatan (DJS) mengalami kondisi defisit yang disebabkan besaran iuran yang berlaku saat ini tidak cukup membiayai klaim layanan kesehatan. Perhitungan aktuaria terkini memproyeksikan bahwa jika tidak dilakukan kenaikan besaran iuran, defisit mencapai 32 triliun pada tahun 2019 dan dikhawatirkan dapat menganggu operasional dari pelayanan JKN. Penyesuaian besaran iuran JKN terakhir kali dilakukan pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013, dalam kondisi defisit, Pemerinatah dapat melakukan 3 (tiga) upaya yaitu pemberian dana tambahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 namun belum dapat menyelesaiakn defisit; upaya kedua adalah mengurangi manfaat JKN, opsi ini tidak dipilih oleh Pemerintah karena Pemerintah ingin masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan medisnya; upaya ketiga adalah menaikkan iuran, opsi ini dipilih oleh Pemerintah karena besaran iuran JKN belum sesuai dengan hitungan aktuaria sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar kondisi defisit tidak berlarut-larut. Penyesuaian iuran diusulkan oleh DJSN dan dibahas bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan. Dalam penetapannya mempertimbangkan kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay) dan upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN. Penyesuian iuran yang dilaksanakan akan diikuti dengan perbaikan sistem JKN secara menyeluruh dan peningkatan mutu pelayanan kepada peserta. (download Peraturan Presiden 75/2019)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here