Perencanaan Dana Kapitasi Puskesmas

0
636
PPJK

Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Dana kapitasi JKN dibayarkan dimuka setiap bulan tanpa memperhitungkan banyaknya pasien peserta JKN yang berobat dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas. Dari dana kapitasi inilah pemerintah daerah, melalui puskesmas, memperoleh dana untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN.

Dana kapitasi JKN dikelola dan dimanfaatkan oleh puskemas sesuai dengan Perpres 32 tahun 2014 dan Permenkes 21 tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Bagi puskesmas yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapitasi JKN berlaku azas umum pelaksanaan APBD dan norma-norma penatausahaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan bagi puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang dihimpun BPK, penyerapan dana kapitasi tidak optimal. Terjadi penumpukan dana yang cukup besar di hampir seluruh puskesmas. BPK telah memberikan rekomendasi agar BPJS mengevaluasi kemampuan puskesmas menyerap dana kapitasi sehingga penggunaan dana itu lebih efektif

Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan perubahan Perpres 32 tahun 2014 yang saat ini dalam proses pengundangan, dimana salah satu poin utamanya adalah dana kapitasi JKN yang tidak termanfaatkan di puskesmas akan diperhitungkan sebagai salah satu komponen untuk menentukan nilai kapitasi JKN yang akan dibayarkan kepada puskesmas. Hal tersebut tentu saja akan merugikan puskesmas karena akan mendapatkan pemotongan dana kapitasi JKN apabila masih terdapat sisa dana kapitasi di puskesmas tersebut.

Puskesmas diharapkan dapat membuat dokumen perencanaan anggaran dana kapitasi JKN, memanfaatkan dana kapitasi JKN berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan puskesmas baik program maupun pelayanan dapat terdanai dengan optimal, penyerapan anggaran dana kapitasi JKN di puskesmas dapat lebih optimal, masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan  baik kesehatan individu atau kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan puskesmas dengan dana kapitasi JKN lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Untuk itu, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes menyusun petunjuk teknis perencanaan dana kapitasi puskesmas. (download Petunjuk Teknis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here