Bekerjasama Mendorong Upaya Percepatan Pencairan Insentif Nakes Yang Menangani COVID-19 Di Sumatera Utara

0
131
Monev Binwil Kab Kota Prov Sumut

Sumatera Utara sebagai Provinsi yang masuk ke dalam urutan ke-10 kasus positif tertinggi dan termasuk urutan ke-2 kasus kematian tertinggi di Indonesia per 7 Juli 2020, perlu terus dilakukan sosialisasi masif terkait upaya pencegahan dan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Saat ini pun Pemerintah Daerah sedang berupaya untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan PCR per-hari, sehingga diharapkan Pasien dalam Pengawasan (PDP) dapat terkonfirmasi dengan cepat positif atau tidaknya. Semakin cepat pasien terkonfirmasi ditemukan, semakin cepat dilakukan penanganan dan karantina, sehingga semakin besar peluang untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengurangi beban tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tanggal 30 Juni 2020, telah terbit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392 sebagai perubahan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya percepatan dalam pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Mekanisme verifikasi usulan tidak lagi panjang sampai dengan ke Pusat, tetapi melalui proses yang lebih sederhana melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi. Sampai tanggal 8 Juli 2020 usulan dari Provinsi Sumatera Utara masih rendah, baru 6 kabupaten dan 2 Rumah Sakit yang masuk ke Badan PPSDM. 

Menindaklanjuti hal di atas, Penanggung Jawab Binwil Sumut melakukan kembali pertemuan monitoring Binwil dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya, seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta para Direktur RS yang menangani COVID-19 di Sumatera Utara. Pertemuan ini dilakukan untuk melanjutkan koordinasi dan komunikasi yang sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020 lalu. Pertemuan kali ini, menghadirkan narasumber dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

Selanjutnya yang masih perlu diperhatikan lebih lanjut agar usulan dapat langsung disetujui oleh verifikator adalah jenis dokumen yang diusulkan harus sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam regulasi. Kedua, tenaga non kesehatan yang diusulkan tidak dapat disetujui sehingga dokumen akan dikembalikan oleh verifikator. Ketiga, usulan harus mencantumkan jenis tenaga kesehatan dan nominal yang diusulkan. Keempat, dokumen harus mencantumkan jumlah pasien atau kasus pada lembar verifikasi. Kelima, harus menyampaikan SK penetapan. Keenam, harus memperhatikan sumber pembiayaan insentif (tidak boleh dibayarkan  ganda). 

Untuk usulan yang masuk sampai dengan 30 Juni 2020, akan tetap dilanjutkan oleh verifikator Pusat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278. Sedangkan usulan yang melewati tanggal tersebut, akan diverifikasi sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392, yaitu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi. Untuk usulan yang masuk setelah Juni, sedang menunggu surat edaran dari Kementerian Keuangan untuk proses pembayarannya.

“…Setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi perlu membentuk tim verifikasi karena prosesnya akan diambil alih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi… Saya harap pertemuan ini bisa dilanjutkan lagi, tidak cukup sekali, Kami berharap teman-teman sudah bisa lancar melakukan penagihan insentif tersebut (usulan bulan Maret sampai dengan Mei)… Sampai berjumpa lagi di forum Binwil berikutnya”, ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan saat menutup  pertemuan Binwil Sumatera Utara tanggal 8 Juli 2020.

Materi Kadinkes Provisi Sumatera Utara

Materi Kabag Keuangan dan BMN Set.Badan PPSDM

Materi Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here