Penanganan Dan Pencegahan COVID-19 Di Provinsi Sumatera Utara

0
102
Pertemuan Daring Monitoring Binwil Sumatera Utara, 25 Juni 2020

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan untuk percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Gugus Tugas ini tidak hanya ada di Pusat tetapi juga masing-masing daerah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sejak 3 April 2020 melalui SK Gubernur Sumatera Utara.

Salah satu tugas penanggung jawab Binwil bidang kesehatan adalah melaksanakan bimbingan, inventarisasi permasalahan serta pendampingan masing-masing wilayah binaan. Adanya pandemi COVID-19, tentunya berdampak pada persoalan-persoalan kesehatan masyarakat termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pada fasilitas kesehatan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tenaga kesehatan di rumah sakit sebagai garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19, terus bekerja keras dan berjuang membantu pemulihan pasien COVID-19.

Atas perjuangan dan kerja keras mereka, Pemerintah berinisiatif untuk memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Pada tanggal 27 April 2020, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.  Untuk memudahkan koordinator Binwil melakukan koordinasi dengan pihak yang tepat di tingkat Pusat, dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dinkes Provinsi Sumatera Utara dapat terus melakukan komunikasi dan update data perkembangan COVID-19.

Kasus konfirmasi per 24 Juni 2020 di Provinsi Sumut sebanyak 1287, kasus sembuh 273, kasus meninggal 80, dan dalam perawatan/ isolasi mandiri sebanyak 934. Jumlah ODP 866 dan PDP 199 orang. Penyebaran kasus tertinggi terdapat di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi urutan ke sepuluh secara nasional untuk kasus positif terbanyak. Saat ini terdapat 2 kabupaten yang sudah memasuki zona hijau, yang sebelumnya sudah pernah ada kasus, dan selama 2 minggu terakhir tidak ada lagi penambahan kasus baru, yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhanbatu.

Fasilitas Kesehatan yang menangani COVID-19 terdapat 8 RS rujukan beserta 13 RS darurat/tambahan dan 18 laboratorium. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang dilakukan masih terbatas. Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa inovasi dalam upaya Percepatan penanganan COVID-19 yaitu dengan menyediakan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan COVID-19 yang terdiri dari anggaran untuk medis dan anggaran non medis/ pendukung. BTT digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan, penyediaan sarana prasarana, penggalangan kerja sama dengan berbagai lintas sektor, surveilans, pengiriman spesimen, pemeriksaan sampel, distribusi rapid tes biaya rujukan pasien COVID-19, penyediaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, dan menyiapkan desa siaga COVID-19.

Terkait realisasi usulan pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan Provinsi Sumatera Utara masih rendah, sehingga perlu dikawal agar sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan beserta Biro Keuangan dan BMN, Biro Umum dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia selaku koordinator Binwil Sumatera Utara berperan mendorong Sumatera Utara untuk melakukan percepatan pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

Agar usulan lolos verifikasi, maka provinsi Sumatera Utara harus memperhatikan beberapa hal yang sering menjadi masalah antara lain validitas data tenaga kesehatan, menghindari terjadinya usulan ganda, memperhatikan kriteria tenaga kesehatan yang diusulkan untuk diberikan insentif serta memperhatikan kesesuaian berkas dengan regulasi yang ada. Akan ada revisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 tentang insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Dinas Kesehatan provinsi bersiap agar bersiap untuk melakukan verifikasi pengusulan insentif. Adanya revisi ini dapat menjawab harapan dari Pemerintah Daerah, agar mekanisme pengusulan dan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 bisa lebih sederhana.

Ke depannya tetap perlu menguatkan sosialisasi, karena sosialisasi merupakan hal yang penting, baik sosialisasi mengenai pencegahan COVID-19, juga mengenai regulasi-regulasi yang harus diketahui oleh Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan. Komunikasi antara pusat (Binwil) dengan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi), semoga terus terjaga, agar Pusat dapat menerima informasi yang lebih cepat terkait kendala yang ditemui di lapangan. Sistem informasi menjadi andalan (dalam penanggulangan COVID-19)”, ujar Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan saat menutup pertemuan daring monitoring Binwil Sumatera utara, 25 Juni 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here