Percepatan Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 Di Sumatera Utara

0
64

Rendahnya penyaluran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara dan masih adanya perbedaan persepsi tentang tata cara pencairan dana insentif, mendorong penanggung jawab Binwil Sumatera Utara untuk kembali melakukan koordinasi dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 22 Juli 2020, Penanggung Jawab Binwil Sumatera Utara menginisiasi pertemuan daring ketiga dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kementerian Keuangan. Diskusi menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan  Badan PPSDM Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Adanya penyederhanaan birokrorasi terkait verifikasi dokumen usulan insentif sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020, diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran insentif kepada tenaga kesehatan. Dana insentif telah disalurkan terlebih dahulu dari Kementerian Keuangan ke kas daerah dengan dua tahap. Tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua akan disalurkan apabila dana tahap pertama sudah terserap.

Kementerian Keuangan mendorong percepatan penyaluran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dengan menyampaikan surat edaran (nomor: S-281/PK/2020) kepada Pemerintah Daerah . Pemerintah Daerah diharapkan segera mencantumkan pagu alokasi dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Ajaran 2020 dan melakukan verifikasi usulan tenaga kesehatan yang akan menerima insentif dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.

Terdapat empat butir tindak lanjut dari pertemuan ini. Pertama, BPKAD Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penjabaran APBD untuk menu insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Kedua, dana insentif sudah disalurkan ke daerah, agar satuan kerja di daerah yang berkaitan dapat berkoordinasi. Ketiga, Penanggung Jawab Binwil Sumut (PPJK, Sekretariat KKI, Biro Keuangan BMN dan Biro Umum) akan berkoordinasi dengan Badan PPSDM, Kemenkeu dan Kemendagri untuk memfasilitasi Sumut jika ada kesulitan dan kendala dalam pengusulan insentif nakes yang menangani COVID-19. Keempat, mengaktifkan komunikasi yang intens melalui Whatsapp grup sebagai salah satu strategi percepatan pencairan insentif tenaga kesehatan.

Materi pertemuan dapat diunduh disini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here