Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sebagai acuan teknis SPM Kesehatan telah tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang : standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah melaksanakan pertemuan Update Kebijakan dan Teknis Perhitungan SPM Kesehatan di Daerah. Pertemuan ini diadakan dalam rangka mengetahui tantangan dan kendala teknis implementasi perhitungan biaya SPM Kesehatan di Daerah. Hasil dari pertemuan tersebut diketahui tantangan dan kendala yang ada diantaranya: (1) Pemahaman yang belum seragam terhadap perhitungan biaya SPM Kesehatan Prov/Kab/Kota; (2) Advokasi dan sosialisasi perhitungan biaya SPM Kesehatan melalui aplikasi SISCOBIKES 3.0 via daring belum maksimal, serta (3) Perhitungan Biaya SPM Kesehatan melalui aplikasi SISCOBIKES masih berupa himbauan bukan merupakan kewajiban.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, PPJK melakukan pendampingan implementasi perhitungan biaya SPM Kesehatan dengan SISCOBIKES, serta review implementasi (monitoring dan evaluasi) SISCOBIKES  ke beberapa daerah antara lain: Kab. Tuban, Kab. Sleman, Kota Denpasar dan Kota Manado, dimana pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing Puskemas sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan.

Dalam evaluasi pelaksanaan implementasi SISCOBIKES, berdasarkan masukan dari program, Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota serta pemangku kepentingan lainnya mendapatkan masukan untuk perbaikan dan simplifikasi untuk lebih mempermudah pemakaian Aplikasi SISCOBIKES serta memaksimalkan pengumpulan pelaporan pelaksanaan SPM Kesehatan.

“Selain faktor keterbatasan sumber daya di daerah, kurangnya koordinasi terkait pembiayaan antar program dan lintas sektor menjadi permasalahan dalam perhitungan biaya SPM Kesehatan di daerah,” ungkap Lemi Kurniawan, SKM, MKM pada pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kab. Tuban pada tanggal 7 Oktober 2021.

Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan baik dana alokasi khusus dari pusat ke daerah, dana daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang dapat digunakan dalam penerapan SPM.

Koordinator Kelompok Substansi Pembiayaan Kesehatan–PPJK, Herlinawati, SKM, MSc(PH) menyampaikan: “Dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan agar pembiayaannya tidak double counting,” ungkapnya dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kab. Sleman tanggal 14 Oktober 2021.

“Penggunaan aplikasi SISCOBIKES untuk perhitungan pembiayaan SPM kesehatan Kab/Kota,  memperkuat Performance Based Budgeting dalam proses perencanaan penganggaran daerah sehingga alokasi anggaran pembiayaan kesehatan dapat efektif dan efisien atau tercapai alokatif efisiensi pembiayaan” terang dr. Ackhmad Afflazir, MKM, Sub Koordinator Sub Substansi Perhitungan Pembiayaan Kesehatan-PPJK dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2021.

“Dengan SISCOBIKES perencanaan SPM Kesehatan dapat mengetahui secara detail komponen, sumber dana, kegiatan yang dianggarkan untuk tiap layanan SPM Kesehatan. Hasil perhitungan SPM Kesehatan dalam SISCOBIKES dapat diunakan untuk advokasi kepada stakeholder terkait untuk memenuhi anggaran SPM Kesehatan,” ungkap Iwan Supriadi, MPH dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kota Manado pada tanggal 25 Oktober 2021.

Dengan adanya Siscobikes diharapkan menjadi salah satu media untuk desk/pembahasan perencanaan SPM Kesehatan antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar tidak ada double counting dan semua kegiatan & sarana prasarana dapat terbiayai secara efektif dan efisien dan menjadi sarana advokasi untuk stakeholder daerah. 

Materi pertemuan bisa di download disini