Susunan Dan Rencana Kerja Komite Penilaian Teknologi Kesehatan Tahun 2020 – 2023

Oleh ARMANSYAH PUTRA PRATAMA UNO - March 05, 2021 170 dilihat  3 dibagikan




Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment/HTA). Peraturan ini diperbarui melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 bahwa dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Menteri menetapkan kebijakan penyelenggaraan penilaian teknologi Kesehatan.

Penggunaan hasil penilaian teknologi Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Komite Penilaian Teknologi Kesehatan. Penilaian Teknologi Kesehatan dilakukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan teknologi atau produk teknologi berupa metode, obat, atau alat Kesehatan dalam pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan yang dijamin berdasarkan penilaian teknologi Kesehatan dengan memperhitungkan kecukupan iuran.

HTA dinilai penting karena kebutuhan akan teknologi Kesehatan yang mendukung dalam pelayanan Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan. Teknologi Kesehatan tersebut mempertimbangkan keamanan, efektifitas, efikasi, namun disisi lain perlu juga mempertimbangkan sustainabilitas pendanaan program JKN. Mengingat peran pentingnya, maka HTA telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) tahun 2020 – 2024, serta sebagai salah satu penguatan pelaksanaan JKN dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024.

Pelaksana HTA pada program JKN adalah Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) dan berkoordinasi dengan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK). Awal mula penetapan KPTK dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI Nomor 171/Menkes/SK/IV/2014 yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/249/2017 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan untuk masa kerja tiga tahun. Dengan berakhirnya masa kerja KPTK tahun 2017-2020, kemudian ditetapkan susunan KPTK yang baru berdasarkan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/6192/2020. Berdasarkan Kepmenkes terbaru, terdapat penggantian ketua dan beberapa anggota KPTK,  dengan susunan sebagai berikut:

Ketua              : Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG (K), MARS

Wakil Ketua     : Prof. Budi Hidayat, PhD

Sekretaris       : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Anggota          :

  1. Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD, KGEH, FINASIM
  2. Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt
  3. Prof. Dr. Purwantyastuti, MSc, Sp.FK
  4. Prof. Dr. Dra. Erna Kristin, Apt.,M.Si
  5. Dr. drg. Mardiati Nadjib, MSc
  6. dr. Jarir At Thobari, Ph.D
  7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
  9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
  10. Direktur Pelayanan Kefarmasian
  11.   Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  12. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Sejak tahun 2015 hingga 2020, KPTK telah melakukan 15 studi. Diantaranya telah menghasilkan 9 rekomendasi kebijakan untuk JKN berdasarkan hasil studi PTK, sedangkan 4 studi PTK masih dalam proses penyelesaian studi.  Pelaksanaan studi PTK dibantu oleh tenaga teknis PTK serta para Agen/tim PTK yang berasal dari Universitas Padjajaran, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

Pertemuan koordinasi dengan KPTK yang baru telah dilaksanakan dengan kesepakan beberapa agenda besar yang harus dilaksanakan oleh KPTK, yaitu agenda rutin PTK (pra-assessmentassessmentappraisal, diseminasi hasil studi, serta penyampaian rekomendasi) dan agenda jangka Panjang (penguatan Kelembagaan PTK, penguatan PIC dan Agen PTK, serta review pedoman PTK).

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan PTK, yaitu peningkatan kapasitas SDM, penguatan dan kolaborasi dengan agen PTK dari Universitas, peningkatan eksistensi di dalam maupun di luar negeri, penyusunan panduan pelaksanaan PTK, Kerjasama dengan badan HTA internasional, koordinasi penyediaan data reference dalam pelaksanaan studi, penyusunan roadmap PTK Indonesia, serta harmonisasi tata hubungan kerja dengan organisasi terkait seperti BPOM, Badan litbangkes, Komite Nasional Formularium Nasional (Fornas), tim tarif JKN, Dewan Pertimbangan Klinis (DPK), Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP).

Susunan KPTK yang baru diharapkan mempercepat proses akselerasi pengembangan PTK di Indonesia, sehingga tercapai apa yang sudah ditargetkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.


Tinggalkan Komentar Anda :

Komentar Anda :*
Nama Lengkap :*
Email Anda :*
Situs Website :




1 Komentar

Afif Haziq Irawan

arifdiyantotmg@gmail.com 27 July 2021 14:34

wow