Salah satu output prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah dokumen National Health Account (NHA). Dokumen ini disusun setiap tahun oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) bersama dengan Tim NHA  Indonesia yang dibentuk berdasarkan  SK Menkes Nomor : HK.01.07/MENKES/6428/2021. National Health Account merupakan pendekatan yang sistematik dan komprehensif yang digunakan untuk memonitor besaran pengeluaran kesehatan di suatu negara, mencakup aliran sumber dana kesehatan, distribusi dan penggunaannya.  NHA juga digunakan sebagai alat pemantauan sistem pelayanan kesehatan suatu negara dari perspektif belanja kesehatan dengan mengikuti perkembangan kebutuhan kebijakan pembiayaan dalam tujuan nasional maupun internasional.

Tantangan yang masih dihadapi dalam penyusunan NHA salah satunya adalah ketersediaan data perhitungan belanja kesehatan korporasi untuk perusahaan BUMN dan swasta. Belum ada studi terbaru yang dapat menunjukkan situasi pembiayaan kesehatan terkini terkait belanja kesehatan di perusahaan. Dalam penyusunan NHA untuk perusahaan korporasi masih menggunakan perhitungan belanja kesehatan nasional dari studi tahun 2012 yang berjudul “Kajian Sistem Pembiayaan Nasional pada Perusahaan Swasta di Indonesia”. Sedangkan untuk belanja kesehatan di BUMN menggunakan hasil studi penelusuran belanja kesehatan perusahaan BUMN tahun 2016.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan bekerjasama dengan Tim Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM) Universitas Indonesia tahun ini melaksanakan kajian  “Penelusuran dan Evaluasi Belanja Kesehatan pada Perusahaan Korporasi dalam Mendukung NHA” untuk memperoleh pembaharuan data pola belanja kesehatan (data disagregasi) skema korporasi tahun 2018-2020, yang diharapkan dapat merepresentasikan situasi pembiayaan kesehatan terkini. Pelaksanaan kegiatan ini telah dimulai sejak bulan Mei sampai dengan September 2021 secara offiline maupun online, dengan melakukan pembahasan instrumen kuesioner; dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut dengan perusahaan BUMN dan swasta kemudian dilakukan pengumpulan data melalui dua tahap yaitu: 1) mailing proses via email dan 2) wawancara langsung dan/atau telaah dokumen perusahaan dengan sasaran 15 perusahaan pada sektor pertambangan dan perkebunan. Pada pelaksaanaan kajian ini berhasil dikumpulkan sebanyak 38 sampel perusahaan yang terdiri dari 18 perusahaan di Provinsi DKI Jakarta; 12 perusahaan di Jawa Barat; 1 perusahaan di Sumatera Utara; 3 perusahaan di Kalimantan Timur dan 4 perusahaan di provinsi lainnya.  Namun setelah cleaning data hanya tersisa 36 sampel perusahaan untuk dianalisis terdiri dari 20 perusahaan BUMN dan 16 perusahaan swasta.

Dari hasil analisis belanja kesehatan perusahaan korporasi dapat digambarkan terjadi peningkatan belanja kesehatan di perusahaan BUMN dari Rp 3.6 triliun di tahun 2018 menjadi Rp 4.46 triliun di tahun 2020^.. Sementara belanja kesehatan pada perusahaan swasta selama tahun 2018-2020 cenderung stagnan, yaitu sekitar Rp 0.04 triliun, kemudian naik menjadi Rp 0.05 triliun di tahun 2020 ^(1). Data korporasi ini sangat penting dalam penyusunan NHA, oleh karena itu perlu penguatan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan berbagai pihak disertai payung hukum untuk memperoleh data belanja kesehatan perusahaan korporasi secara rutin melalui otomatisasi aliran data dengan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.

^{(1) Kajian Penelusuran dan Evaluasi Belanja Kesehatan pada Perusahaan BUMN dan Swasta tahun 2021}