Perkembangan Distric Health Account (DHA) di Indonesia

Oleh PEMBIAYAAN - December 23, 2021 5 dilihat  0 dibagikan




            Untuk mengetahui dan memotret berbagai permasalahan pembiayaan kesehatan saat ini, telah dikembangkan suatu metode atau cara sederhana yang dapat menggambarkan secara komprehensif pembiayaan kesehatan disuatu wilayah. Metode tersebut dikenal dengan Health Account, yang di tingkat nasional dikenal dengan Nasional Health Account (NHA), provinsi dengan Province Health Account (PHA) dan kabupaten/kota dengan District Health Account (DHA). 
        Pembiayaan kesehatan dalam konteks kabupaten/kota, dapat berasal dari sumber publik yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sendiri. Setiap sumber pembiayaan tersebut harus mengikuti kebijakan desentralisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara pembiayaan kesehatan dari non publik dapat berasal dari belanja perusahaan swasta untuk kesehatan, belanja fasilitas kesehatan milik swasta untuk kesehatan, pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan lain sebagainya. 
            Dalam prakteknya, pembiayaan kesehatan ditingkat kabupaten/kota ini mengalami berbagai permasalahan antara lain : kecenderungan anggaran tersebut digunakan untuk belanja fisik, kurangnya biaya operasional, kecenderungan daerah untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, realisasi anggaran pemerintah yang terlambat dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut dapat dideteksi dan diketahui melalui pelaksanaan District Health Account (DHA) ditingkat kabupaten/kota.
       DHA menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kepada pengambil keputusan dengan tujuan memperbaiki kekurangan sistem pembiayaan, misalnya a)meningkatkan alokasi anggaran kesehatan; b)mengarahkan alokasi dana pada program prioritas; c)mengarahkan dana pada intervensi dan kegiatan yang lebih “cost effective”; d) mengembangkan sistem asuransi kesehatan. Untuk kesinambungan DHA di daerah perlu dipersiapkan kelembagaan Tim DHA yang dikuatkan dengan SK Kepala daerah (Bupati/Walikota). Tim DHA tersebut terdiri dari SKPD terkait antara lain : Dinas Kesehatan, Bappeda, RSUD dan BPS daerah atau BPKAD.
            Kementerian Kesehatan telah melakukan pelatihan pada tahun 2009 kepada SKPD terkait di daerah dalam penyusunan DHA. Tim DHA pusat bersama akademisi juga melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk menjelaskan pentingnya DHA ini bagi perencanaan di daerah. Selain itu Tim juga melakukan pendampingan dalam penyusunan DHA di Kabupaten/Kota sampai proses paparan hasil DHA kepada stakeholder yang ada di daerah. 
            Sejak tahun 2014 hingga saat ini sudah dan  ada 55 Kabupaten/Kota dari sembilan Provinsi yang sudah melakukan penyusunan DHA (Provinsi Banten, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jambi, Lampung, Riau dan Jawa Barat). Dari sembilan provinsi DHA yang hampir seluruh kabupaten/kotanya sudah menyusun DHA adalah provinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Jambi. Sejak tahun 2015-2018 seluruh kabupaten/kota di provinsi DI Yogyakarta sudah melakukan penyusunan DHA, namun di masa pendemi covid 19 (tahun 2019-2021) kegiatan ini tidak dapat lagi dilaksanakan. Sementara untuk provinsi Jawa Timur hanya di tahun 2014, dan Jambi melakukan penyusunan DHA di tahun 2014-2015.  Untuk tahun 2019 hanya Kota Cilegon, Kota Kediri dan Kota Pekan Baru  yang melakukan penyusunan DHA. Terhambatnya penyusunan DHA di daerah ini salah satunya diakibatkan tingginya mutasi pegawai di daerah, tidak hanya mutasi tapi juga penganggaran dan prioritisasi kegiatan. Tim yang sudah dibentuk dan dilatih berpindah ke unit lain atau bahkan ke lintas sektor lain, selain itu situasi pandemi juga membuat banyak anggaran yang direvisi untuk penanganan covid 19.  Kedepannya Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan akan melakukan refresh kembali melalui pelatihan kepada daerah, dengan harapan dapat membangkitkan semangat daerah dalam penyusunan DHA.


Tinggalkan Komentar Anda :

Komentar Anda :*
Nama Lengkap :*
Email Anda :*
Situs Website :




0 Komentar